Pada 2 Desember 2025, delegasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghadiri presentasi National Personnel Authority (NPA) di The Asian Development Bank Institute (ADBI). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian On the Job Training. Kegiatan presentasi ini memberikan kesempatan strategis bagi delegasi untuk memahami model pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang telah lama menjadi fondasi profesionalisme birokrasi di Jepang. Agenda dibuka oleh perwakilan delegasi Kementerian PPN/Bappenas, dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Prof. Shigeki Koyama dari NPA yang menjelaskan secara mendalam mengenai struktur, fungsi, dan filosofi kerja NPA.
NPA merupakan lembaga independen yang mengatur standar utama dalam rekrutmen, promosi, penempatan, remunerasi, serta etika pelayanan publik. NPA juga memiliki mandat memastikan netralitas, integritas, dan kualitas pelayanan publik dan berperan menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan yang profesional. Fungsi ini memberi pemahaman penting tentang bagaimana sebuah lembaga dapat memegang peran sentral dalam menjaga kualitas birokrasi secara nasional melalui regulasi, standar, dan pengawasan yang konsisten.
Pemikiran etika pelayanan publik NPA menekankan tindakan positif, keberanian dalam mengambil keputusan yang benar, serta orientasi penuh pada kepentingan masyarakat. Nilai-nilai seperti profesionalisme, sudut pandang luas, keterbukaan terhadap ide, dan kemampuan menghadapi perubahan menjadi dasar pembentukan karakter aparatur Jepang. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penguatan etika bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi penanaman budaya organisasi yang sehat dan produktif.
Sistem pengembangan SDM publik Jepang dijelaskan melalui pola pembinaan karier jangka panjang yang terencana. Rotasi lintas bidang dan lintas wilayah diterapkan untuk memperluas wawasan pegawai, sementara pelatihan formal dan pengalaman praktis di lapangan memperkuat kompetensi teknis maupun kepemimpinan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integrasi pengalaman kerja dengan pengetahuan metodologis agar aparatur mampu menghadapi dinamika kebijakan yang kompleks.
Pada tingkat implementasi kebijakan, program pelatihan administratif antar kementerian yang difasilitasi NPA menjadi salah satu komponen pembentuk birokrasi Jepang yang kolaboratif dan tidak terjebak dalam sekat kelembagaan. Program ini mempertemukan pegawai dari berbagai kementerian untuk menganalisis isu-isu nasional, mempelajari kasus penting, serta melakukan pengalaman langsung di pemerintah daerah. Desain pembinaan ini menciptakan jejaring lintas sektor yang kuat serta membentuk pola pikir aparatur sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar pelaksana tugas institusional.
Materi presentasi ini menjadi sangat relevan dengan agenda perencanaan dan penguatan kelembagaan Bappenas Institute, khususnya dalam perannya sebagai pusat pengembangan kapasitas dan pengelolaan SDM perencana pembangunan. Pembelajaran dari NPA menunjukkan pentingnya sebuah lembaga yang memiliki mandat jelas, sistematis, dan independen dalam mengelola standar kompetensi, pembinaan karier, etika publik, serta jejaring lintas sektor. Model ini memberi inspirasi bagi Bappenas Institute dalam merumuskan kerangka pelatihan yang terintegrasi, memperkuat kurikulum berbasis kebutuhan jabatan, membangun standar etika perencana, serta mengembangkan mekanisme pembelajaran lintas unit dan lintas kementerian yang memperkaya perspektif para perencana pembangunan. (YTF)
